Soal Dugaan Tumpang Tindih Bantuan Fisik SMA, SMK dan SLB: Kepala Cadisdik Wilayah IV Bilang Begini

PURWAKARTA – Sejumlah SMAN, SMKN dan SLBN di wilayah Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka), tahun 2025 ini mendapat berbagai jenis bantuan fisik, seperti pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB) dan rehab ruang kelas, serta sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan, yang bersumber dari Kementerian Pendidikan maupun APBD Jabar.

Sebagaimana diketahui, dibawah Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, kewenangan wilayah terhadap satuan pendidikan (sekolah) jenjang SMA, SMK dan SLB untuk wilayah Purwasuka, ada pada Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) Wilayah IV, yang berkantor di Kabupaten Purwakarta.

Namun, terkait penggunaan bantuan sarpras pendidikan/ sekolah khusunya di wilayah Purwakarta, Kepala Cadisdik Wilayah IV, Riesye Silvana, saat ditanya soal dugaan tumpang tindih penerima (sekolah) yang mendapat bantuan sarpras.

Melalui pesan WhatApp, dengan kalimat enteng Riesye menjawab bahwa dugaan itu tidak ada. “Teu aya (tidak ada-red) tumpang tindih. Jadi ya tetap berjalan,” ucapnya singkat, pada Kamis (18/9/2025).

Kemudian, saat disinggung adanya SMAN dan SMKN, yang mendapatkan 2 hingga 3 jenis bantuan sekaligus, yakni rehab, RKB dan pembangunan sarana toilet (WC), Riesye tidak menjawab.

Sementara, berdasarkan data tertulis yang diketahui Radar Sukabumi, berikut ini sekolah-sekolah penerima bantuan sarpras pendidikan di Purwakarta, yaitu:

• Pembangunan USB SMAN Pondoksalam
• Rehab 3 ruangan SMKN 1 Purwakarta.
• Rehab 3 ruangan SMAN 1 Wanayasa.
• RKB 4 ruangan SMAN 1 Wanayasa.
• RKB 4 ruangan SMKN 1 Bungursari.
• RKB 6 ruangan SMKN 1 Jatiluhur.
• RKB 2 ruangan SLBN Purwakarta.

Kemudian untuk pembangunan sarpras toilet (WC), yakni, SMAN 1 Wanayasa mendapat 2 lokal, SMAN 1 Purwakarta 2 lokal, SMAN Pasawahan 1 lokal, SMAN 1 Maniis 1 lokal, SMKN Cibatu 3 lokal dan SMKN Jatiluhur 3 lokal.

Ketua KPPP (Komunitas Pendamping dan Pengayom Pendidikan) Purwakarta, Agus M Yasin, saat dimintai tanggapannya, melalui telepon seluler, pada Kamis (18/9/2025). Ia mengatakan, seharusnya pihak-pihak terkait termasuk Kepala Cadisdik Wilayah IV beserta jajaran lebih aktif melakukan evaluasi, monitoring dan perencanaan.

Termasuk usulan dalam hal menentukan sekolah-sekolah penerima, artinya pihak Cadisdik IV, sebagai kepanjangan tangan Disdik Provinsi Jabar, secara langsung mengetahui sekolah mana yang lebih layak dan belum layak.

Karena, lanjut Agus, masih ada sekolah SMA/SMK, yang sejatinya mendapatkan bantuan tetapi nyatanya tidak mendapat. Menurutnya, hal ini bisa saja berdampak pada kecemburuan. Untuk itu, pihaknya (KPPP) berharap pemerintah (Disdik Jabar) untuk lebih bijak dan cermat dalam merealisasi, dan mengevaluasi kelayakan sekolah penerima.

Tidak seperti sekarang, diketahui ada sekolah yang mendapat 2 hingga 3 jenis bantuan sarpras. “Ya, kecemburuan bisa saja terjadi, ini kan menyangkut azas berkeadilan/pemerataan. Dan, nyatanya masih ada SMA/SMK di Purwakarta ini, yang dilihat dari kondisi fisik sekolahnya seharusnya dapat bantuan, tetapi malah tidak/belum mendapatkan” ungkap Agus. (Ron)