Anggota DPRD Serap Aspirasi Warga Kebonpedes 

SUKABUMI – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Uden Abdun Natsir, kembali melaksanakan kegiatan reses di Bale Sawala, Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi pada Rabu (7/5). 

Dalam kegiatan ini, Uden menerima berbagai curhatan dan aspirasi langsung dari masyarakat, terutama terkait permasalahan pertanian dan layanan BPJS Kesehatan.

Menariknya, pada reses kali kedua di tahun 2025 ini, Uden tidak sendiri. Ia berkolaborasi dengan Anggota Komisi IV DPR RI dari PKS, drh. H. Slamet, untuk memperkuat jangkauan aspirasi serta mempercepat penyelesaian berbagai keluhan warga.

Kepala Desa Kebonpedes, Dadan Apriandani kepada Radar Sukabumi mengatakan, bahwa masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan reses ini. Menurutnya, banyak warga yang menyampaikan keluhan, terutama terkait layanan BPJS Kesehatan dan sektor pertanian.

“Salah satu keluhan utama masyarakat adalah terkait pencabutan UHC (Universal Health Coverage), yang menyebabkan banyak warga tidak bisa menggunakan BPJS saat berobat. Meskipun sudah ada surat edaran dari Gubernur Jawa Barat, nyatanya pelayanan kesehatan masih menyulitkan warga,” kata Dadan kepada Radar Sukabumi pada Rabu (07/05).

Selain itu, isu lain yang turut mencuat adalah persoalan di bidang pertanian. Masyarakat mengeluhkan kurangnya sosialisasi program ketahanan pangan, serta rendahnya harga jual gabah yang diterima petani. Banyak petani masih menjual hasil panen mereka kepada tengkulak dengan harga Rp4.500 hingga Rp5.000 per kilogram, jauh di bawah harga pembelian pemerintah melalui Bulog sebesar Rp6.500.

“Petani menjual ke tengkulak karena sebelumnya meminjam dana talang untuk kebutuhan produksi, sehingga terpaksa melepas gabahnya dengan harga di bawah standar,” ujarnya.

Sebab itu, pihaknya bersama tiga pilar, yakni kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas akan berupaya menjembatani petani untuk langsung menjual gabah ke Bulog agar harga jual lebih layak dan sesuai kebijakan pemerintah.

“Kami akan menyasar langsung para petani agar penyerapan gabah ke Bulog bisa maksimal. Kami berharap melalui reses ini, aspirasi warga, baik di bidang pertanian maupun pemberdayaan, dapat segera direalisasikan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Uden Abdunn Natsir, mengaku telah menerima banyak keluhan dan aspirasi warga, terutama terkait persoalan BPJS Kesehatan, pertanian, dan pangan.

Menurut Uden, salah satu keluhan utama masyarakat adalah soal BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang banyak tidak aktif, meskipun secara aturan seharusnya dibiayai oleh pemerintah.

“Sampai sekarang saya sebagai anggota DPRD pun masih bingung mencari solusi konkrit terkait BPJS PBI ini. Insya Allah, kita akan segera mengadakan rapat untuk membahas jalan keluarnya, agar masyarakat bisa kembali merasakan manfaat layanan kesehatan yang layak,” kata Uden.

Dalam dialog bersama warga, jelas Uden, banyak juga yang mengeluhkan persoalan di sektor pertanian, mulai dari rendahnya harga gabah hingga minimnya pemahaman petani mengenai mekanisme penjualan gabah ke Bulog. 

Uden menyayangkan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai hal ini, padahal pemerintah pusat telah menetapkan harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

“Namun faktanya di lapangan, petani banyak yang menjual ke tengkulak dengan harga lebih rendah, karena tidak tahu tata cara penjualan ke Bulog. Ini jelas merugikan petani dan harus segera kita perbaiki melalui sosialisasi dan pendampingan,” katanya.

Uden berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses tersebut, agar ke depan warga, khususnya petani, tidak lagi terbebani oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.

“Insya Allah, kita akan terus kawal dan perjuangkan agar aspirasi masyarakat ini bisa diwujudkan. Saya ingin program dari pemerintah pusat benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandasnya.

Masih ditempat yang sama, Anggota DPR RI, drh. H. Slamet menjelaskan, bahwa kehadirannya di Desa Kebonpedes merupakan bentuk silaturahmi sekaligus komitmen dalam mendengarkan langsung suara masyarakat.

“Ini adalah silaturahmi kami dengan warga sekaligus menyerap aspirasi bersama DPRD Kabupaten. Tadi yang disampaikan masyarakat, khususnya para petani, mereka berharap saat panen harga gabah tidak anjlok,” kata Slamet.

Ia menjelaskan, bahwa pemerintah pusat sebenarnya sudah memiliki niat baik untuk menyerap gabah petani dengan harga yang layak. Namun, perlu pendampingan dan penjelasan kepada masyarakat, termasuk lewat inisiasi seperti pembentukan Koperasi Merah Putih yang dapat menjadi wadah penyaluran hasil tani dengan harga wajar.

“Tugas kami mendampingi dan memperjuangkan agar apa yang diharapkan petani bisa terealisasi,” tambahnya.

Selain soal harga gabah, Slamet juga menekankan pentingnya infrastruktur pertanian sebagai penunjang program swasembada pangan. Ia menyebutkan, bahwa produktivitas pertanian seperti penanaman padi tidak akan maksimal jika tidak ditopang dengan sarana irigasi yang memadai.

“Menanam padi tidak akan berhasil tanpa air. Karena itu kami juga mendorong perbaikan saluran irigasi. Ini sejalan dengan program Presiden, dan kami mohon doanya agar bisa menggiring pembangunan irigasi untuk wilayah Sukabumi,” pungkasnya. (den/d).