Inpres dan Komitmen Gubernur Terpilih, Pemprov Jabar Melakukan Simulasi Efisiensi APBD, Sekda Herman: Rp2 Triliun Lebih

BANDUNG – Meski belum resmi dilantik, namun Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Kang Dedi Mulyadi (KDM) mulai melakukan berbagai gebrakan terutama terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar tahun anggaran (TA) 2025.

Metode pembahasan soal efisiensi anggaran pun kerap dilakukan KDM (Kang Dedi Mulyadi) bersama beberapa Kepala Daerah terpilih termasuk ke para Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Jabar. Hal itu terlihat beberapa unggahan di akun media sosialnya (Medsos) KDM.

Intinya, KDM ingin melakukan perubahan (efisiensi) yang signifikan penggunaan anggaran. Sehingga bagi KDM jika terdapat item biaya yang dinilai tidak urgent, maka sebaiknya ditiadakan atau dialihkan ke item yang lebih penting.

Terkait komitmen KDM termasuk Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, soal efisiensi penggunaan anggaran (APBD) tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melakukan simulasi efisiensi APBD Jabar 2025.

Simulasi efisiensi ini juga mengacu pada Instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang tertulis dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sekda Jabar Herman Suryatman, menjelaskan, bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif masyarakat dengan tetap memperhatikan skala prioritas.

“Rencana efisiensi ini dirancang untuk memastikan optimalisasi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujar Herman, di Bandung, Senin (27/1/2025)

Dikatakannya, rencana efisiensi ini bersumber dari berbagai pos pendanaan, termasuk belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti perjalanan dinas dan kebutuhan rutin lainnya.

Termasuk bantuan keuangan dan dana hibah, kecuali yang bersifat mandatori (wajib) dan berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. “Hasil simulasi sementara menunjukkan potensi efisiensi yang dapat mencapai lebih dari Rp2 triliun,” ungkap Herman.

Lebih lanjut Herman menjelaskan bahwa dana hasil efisiensi tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, antara lain pembangunan jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, elektrifikasi atau pemasangan jaringan listrik, serta pembangunan ruang kelas baru (RKB).

“Namun, hasil ini masih berupa simulasi yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Keputusan final akan ditetapkan oleh Gubernur dan dibahas bersama DPRD Jabar dalam pembahasan perubahan APBD 2025,” tuturnya.

Prinsip mendasar adalah meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat. “Efisiensi ini tidak akan mereduksi pelayanan dasar. Sebaliknya, kami memastikan pelayanan semakin optimal,” ujarnya.

Sebagaimana disebutkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Presiden menetapkan efisiensi belanja negara sebesar Rp 306 triliun, yang terdiri dari anggaran belanja kementerian sebesar Rp 256 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,596 triliun.

Presiden juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah, termasuk Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk menerapkan langkah-langkah efisiensi. Instruksi tersebut tertuang dalam Diktum Keempat, yaitu:

1. Membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar atau focus group discussion.

2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.

3. Membatasi belanja honorarium dengan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.

4. Mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur.

5. Memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik.

6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

7. Menyesuaikan belanja APBD 2025 yang bersumber dari TKD.

Ditambahkan Herman, bahwa dengan langkah-langkah tersebut, maka Pemrov Jabar akan berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan pelayanan dasar kepada masyarakat. (Ron/ Hms)