Kota Sukabumi Alami Inflasi Tertinggi di Jabar

SUKABUMI — Selama Desember 2024, Kota Sukabumi mengalami inflasi tertinggi di Jawa Barat (Jabar). Pasalnya, secara perhitungan Year-on-Year (y-on-y) sebesar 2,59 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,60. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,18 persen dengan IHK 113,53 dan inflasi y-on-y terendah terjadi di kelompok pengeluaran informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,95 persen dengan IHK sebesar 99,46.

Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji menjelaskan, beberapa faktor menjadi penyebab utama tingginya angka inflasi di Kota Sukabumi diantaranya, kenaikan harga beberapa bahan pokok serta dampak dari libur akhir tahun dan hari-hari besar.

“Jika dibandingkan dengan November lalu, apalagi dengan data y-on-y, inflasi memang meningkat. Salah satu penyebabnya adalah libur tahun baru, dan hari-hari besar yang menyebabkan permintaan terhadap beberapa barang meningkat,” jelas Kusmana kepada wartawan.

Pihaknya, langsung melakukan berbagai upaya untuk menekan laju Inflasi tersebut, seperti halnya saat ini Pemkot Sukabumi tengah melakukan sejumlah langkah untuk menstabilkan harga-harga di pasar, serta menjaga pasokan barang agar tetap mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Beberapa upaya yang kami lakukan antara lain, melalui rapat koordinasi penanganan inflasi. Insya Allah, pekan depan sebelum masa jabatan saya berakhir, kita akan mengadakan gelar pangan murah sebagai salah satu solusi untuk mengatasi lonjakan harga ini,” ujarnya.

Sejauh ini, Pemkot Sukabumi sudah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk meminta dukung upaya yang akan dilakukan tersebut, terutama dalam mengadakan gelar pangan murah.

“Rencananya, setiap bulan kami akan mengadakan kegiatan ini sebanyak tujuh kali. Harapannya, kegiatan ini dapat membantu menstabilkan harga dan mengurangi dampak inflasi yang sedang tinggi,” paparnya.

Sementara itu, Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Erni Agus Riyani menerangkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi tingginya inflasi y-on-y Desember 2024, dikarenakan adanya kenaikan harga yang ditujukan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.

“Diantaranya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,32 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,10 persen,” terangnya.

Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,35 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,38 persen, kelompok kesehatan sebesar 5,90 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,68 persen, kelompok pendidikan sebesar 4,41 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,46 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,18 persen.

“Begitu juga, berdasarkan data dari Diskumindag Kota Sukabumi, pada Desember 2024, beberapa komoditas menunjukan alami kenaikan harga. Terutama, komoditas jenis cabai,” cetusnya.

Menurutnya, tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) Desember 2024 sebesar 0,84 persen dan tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) Desember 2024 sebesar 2,59 persen.

“BPS mengungkapkan, komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi m-to-m pada Desember 2024, antara lain, telur ayam ras, beras, bawang merah, minyak goreng, kopi bubuk, sigaret putih mesin (SPM), dan cabai merah,” ucapnya.

Sesuai dengan arahan Pj Wali Kota Sukabumi, pada rapat koordinasi inflasi belum lama ini, yakni. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, untuk terus memonitor pergerakan harga bahan pokok di pasaran, serta memastikan pasokan aman terutama pada bulan puasa. Kemudian, sambung Erni, untuk melakukan operasi pasar, serta melakukan monitoring dan evaluasi ke distributor dan agen, terutama Minyak Kita.

“Selain itu juga, DKP3 secepatnya merealisasikan Gerakan Pangan Murah (GPM), meminta Bulog segera salurkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan terus koordinasi dengan lembaga vertikal lainnya terutama BPS dan Bulog,”tutupnya. (bam/d)