DPMD Kabupaten Sukabumi Sosialisasikan Pemahaman Bantuan Keuangan Provinsi

SUKABUMI — Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kualitas pemerintahan desa di Kabupaten Sukabumi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) gelar sosialisasi bantuan keuangan provinsi jabar tahun 2025 kepada para perangkat desa dan juga perangkat Binwas (Pembinaan dan Pengawasan) kecamatan.

Kabid (Kepala Bidang) PSPD (Penataan Sarana Prasarana Desa) Syarif Hidayat mengatakan, sejauh ini bantuan keuangan provinsi masih sama dengan tahun yang lalu, dengan rincian serta peruntukan juga sama dengan tahun 2024, hanya memang terdapat perbedaan untuk tahun 2025 terutama dalam pekerjaan konstruksi infrastruktur.

 “Dimana pekerjanya harus masuk BPJS ketenagakerjaan, supaya terlindungi apabila ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, artinya ada pergantian dari sisi biaya, bahkan sampai yang meninggal pun nanti ada semacam perlindungan,” ungkapnya. Jumat, (17/1/2025).

 “Tentunya kami sangat bersyukur makin kesini makin baik, hasilnya baik, pekerjanya pun bisa terlindungi dari sisi keselamatan sangat luar biasa,” sambungnya.

Ditegaskan Syarif Hidayat, untuk itu dengan sosialisasi yang digelar tersebut, kedepan pemerintah desa dapat menjalankannya dengan baik, terutama dari sisi laporan hasil pembangunan harus dilakukan tepat waktu sehingga tidak menghambat ke hal lainnya dan jangan sampai ketika memasuki waktu pencairan anggaran ada pekerjaan yang belum terselesaikan

 “Kami menekankan kepada semua desa yang di kabupaten Sukabumi 381 desa di akhir Mei, harus bisa menyampaikan ke kami, tidak akan kami terima pengajuan pencairan apabila yang lalu tidak selesai, itu intinya untuk yang bantuan keuangan provinsi,” tegasnya.

Sementara untuk keterlibatan perangkat Binwas kecamatan dalam sosialisasi bantuan keuangan provinsi Jabar tahun 2025, dikarenakan mereka merupakan bagian ujung tombak dari perangkat pengawasan harus memahami tugas, pokok dan fungsinya.

 “Karena itu ujung tombak yang akan melakukan pembinaan, pengawasan, bagaimana melakukan pembinaan pengawasan kalau tidak mengerti ceritanya, tidak mengetahui permasalahannya, bagaimana mengawasi,” terangnya.

 “Makanya dengan kegiatan ini, sebagai upaya kita, agar satu frekuensi, satu pemahaman antara provinsi, DPMD kabupaten, kecamatan dan tentunya desa sebagai penerima kegiatan,” imbuhnya. 

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini, lanjut Syarif ingin pemerintahan desa di kabupaten Sukabumi terus berkembang dengan kehidupan masyarakatnya lebih baik, lebih sejahtera dan lainnya.

 “Mudah mudahan harapan kami kualitas desa bisa dipertanggungjawabkan artinya akuntabilitasnya bisa lebih maksimal,” tandasnya. (ndi/d)

Halaman: 1 2