Soal Remaja Mengkritik Gubernur Jabar, KDM: Terima Kasih Sudah Dikritik, Tetap Saya Fasilitasi Bantuan Kontrakan

RADAR SUKABUMI — Ramai menjadi perbincangan publik di jagat maya soal seorang remaja putri lulusan sebuah SMA Negeri di Cikarang, yang dinilai mengkritik langsung terhadap Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi.

Hal itu tersebut sebagaimana rekaman video Dedi Mulyadi yang diunggah di akun YouTubenya @Kang Dedi Mulyadi Channel, dikutip Senin (28/4/2025). Kritik dari remaja putri tersebut berlangsung disaat Dedi Mulyadi menerima audiensi puluhan warga Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Seperti diketahui, para warga tersebut mengadukan nasib mereka ke Dedi Mulyadi, pertemuan pun berlangsung dikediaman pribadi Dedi Mulyadi, di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, pada Sabtu (26/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, KDM – sapaan akrab – Dedi Mulyadi mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi dari sekitar 30 kepala keluarga (KK) yang kehilangan tempat tinggal akibat penggusuran proyek.

Kedatangan para warga tersebut, pada intinya ngin meminta bantuan biaya kontrakan rumah serta memohon dukungan/bantuan sosial, yakni berupa sandang dan pangan, untuk kebutuhan mereka.

Kemudian saat itu pula remaja tersebut menyampaikan keluhan/keresahan-nya atas larangan study tour dan acara perpisahan sekolah yang diberlakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Menanggapi hal tersebut, KDM menjelaskan bahwa kebijakan larangan kegiatan study tour dan perpisahan sekolah dilakukan untuk mencegah pungutan liar (Pungli) dan praktik komersialisasi pendidikan yang dapat memberatkan orang tua siswa.

Meskipun begitu, KDM pun menekankan bahwa untuk kegiatan perpisahan dimungkinkan atau diperbolehkan jika diselenggarakan secara mandiri oleh siswa tanpa keterlibatan pihak sekolah.

“Kritik sebaiknya diarahkan kepada pemerintah jika tidak memperhatikan pendidikan, bukan terhadap kebijakan yang justru meringankan beban masyarakat,” terang KDM.

KDM juga menyampaikan harapannya agar generasi muda di Jabar, membiasakan berkehidupan dalam suasana keprihatinan yang mendidik, bukan gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan kondisi sosial.

Kemudian, terkait bantuan atau biaya kontrakan rumah bagi warga tersebut, dikatakan KDM bahwa Pemprov Jabar melalui program Bank bjb Peduli akan memberikan bantuan sebesar Rp10 juta per-KK.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu minimal untuk satu tahun mengontrak rumah. Namun, bantuan ini hanya diberikan kepada warga yang terdampak dan kehilangan tempat tinggal, bukan yang membangun secara ilegal di atas tanah negara, tegas KDM.

Dikatakan KDM, Pemdaprov Jabar juga terus mengupayakan program pembangunan rumah bagi warga terdampak. Program tersebut bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Saya tidak ingin menjadi pemimpin yang hanya populer, tapi harus mengarahkan masyarakat pada kehidupan yang lebih baik,” pungkasnya.

Meskipun mendapat dikritik dari seorang remaja putri, KDM tetap menanggapi positif, karena katanya seorang pemimpin harus siap dikritik. “Terima kasih saya sudah dikritik dan yang mengkritiknya saya undang bahkan mendapat bantuan kontrakan juga. Walaupun bukan dari saya pribadi tapi (dari bjb peduli) saya hanya memfasilitasi saja,” tutur KDM. (Ron/Hms)