SUKABUMI – Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) bekerja sama dengan Samsat Kota dan Kabupaten Sukabumi meluncurkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri berbasis pengabdian masyarakat.
Program ini mengusung tema “Kolaborasi Inovatif dengan Samsat dalam Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Pajak bagi Wajib Pajak Pemula”, menyasar pelajar tingkat SMA/SMK/MA di wilayah Sukabumi Raya.
Kegiatan ini berlangsung sejak 15 Maret hingga 30 Juni 2025, melibatkan 86 mahasiswa dan 23 dosen pendamping dari program studi Perpajakan, Akuntansi, dan Manajemen UMMI.
Mereka menyebar ke lebih dari 120 sekolah untuk memberikan edukasi pajak kendaraan bermotor, pelatihan aplikasi digital perpajakan, serta sosialisasi pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.
Dekan Fakultas Ekonomi UMMI, Ade Sudarma, S.E., M.M., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.
“Melalui edukasi yang bersentuhan langsung dengan pelajar, kami ingin menanamkan kesadaran bahwa pajak bukan beban, melainkan investasi masa depan. Dengan membayar
pajak, kita semua ikut membangun jalan, rumah sakit, sekolah, dan beasiswa yang dinikmati bersama,” ujar Ade.
Program ini juga didukung penuh oleh dua pimpinan Pusat Pengeloaan Pendapatan Daerah (P3DW).
Agus Sutrisna, M.M., Kepala UPTD P3DW Kabupaten Sukabumi I Cibadak, menyampaikan bahwa kolaborasi ini sangat strategis dalam mendekatkan pelayanan perpajakan kepada generasi muda.
“Mahasiswa menjadi jembatan yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan penting perpajakan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pelajar,” jelasnya.
Hal senada disampaikan oleh Iwan Djuanda, M.MPd., Kepala UPTD P3DW Kota Sukabumi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun budaya taat pajak.
“Peningkatan kepatuhan pajak tidak bisa hanya mengandalkan sistem, tetapi juga membutuhkan edukasi yang kuat dari hulu, yakni dari bangku sekolah,” ungkapnya.
Dukungan juga datang dari Wahyu Pria Wibowo, Kepala Cabang Jasa Raharja Kota Sukabumi, yang turut menjadi bagian dalam sosialisasi. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan atau kelalaian membayar pajak kendaraan juga berdampak pada keaktifan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan dari Jasa Raharja.
“Pembayaran pajak bukan hanya urusan legalitas, tapi juga bentuk perlindungan diri dan keluarga,” ujar Wahyu. Selain memberikan edukasi, program ini juga melatih siswa menggunakan aplikasi digital Samsat, seperti e- Samsat, untuk mempermudah proses pembayaran. Para peserta diajak memahami alur digitalisasi perpajakan serta praktik langsung pengisian data dan simulasi transaksi.
Dengan target menurunkan nya tunggakan pajak kendaraan dengan presentase penurunanan sebesar 15 persen dan meningkatkan penggunaan layanan digital hingga 10 persen, program ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong tata kelola pelayanan publik yang lebih efisien.
UMMI dan para mitra optimis bahwa kolaborasi ini dapat menjadi model edukasi pajak berbasis kampus yang bisa direplikasi di wilayah lain. Melalui pendekatan edukatif, teknologi, dan kolaboratif, program ini membuktikan bahwa membangun Jawa Barat yang lebih maju dimulai dari ruang kelas, kerja sama lintas sektor, dan kesadaran kolektif. **